oleh

Aliansi Masyarakat Buntu Burake, Meminta Bupati Tana Toraja Realisasikan Janjinya Pada Tahun 2017

Lepongan News– Tana Toraja-Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Buntu Burake mendatangi kantor DPRD Tana Toraja mengajukan tuntutan pada pemerintah Tana Toraja terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah di objek wisata Religi Buntu Burake Senin 21/9/2020.

Usai menyampaikan tuntutannya Aliansi menyempatkan diri poto bersama dengan Anggota Komisi III DPRD Tana Toraja.

Aliansi tersebut yang ditemui Komisi III, Ketua Fraksi Demokrat, Kristia H.P Lambek di Kantor DPRD, mengatakan bahwa waktu pertemuan pertama dengan pemerintah 14 September 2917 Bupati berjanji akan memberikan bagi hasil sebesar 80% untuk masyarakat dan 20 % untuk pemerintah daerah namun setelah janji sudah berlangsung 3 tahun, janji itu tidak juga terealisasi.

Itulah mengapa Aliansi masyarakat Buntu Burake datang menuntut adanya pembagian hasil dari retribusi sesuai janji Bupati saat itu jelas Kristian H.P Lambe pada media Lepongan News.

Adapun tuntutan masyarakat:
1.Pembagi hasil dari pengelolahan wisata religi buntu burake.
2.Pemetaan/pengukuran lahan kebun masyarakat di buntu burake sesuai surat kesepakatan pemda 14 september 2017.
3.Pengelolaan wisata religi buntu burake di serahkan kepada masyarakat kelurahan buntu burake(reformasi pengelolaan)
4.Pemberdayaan masyarakat di kelurahan buntu burake.

“Dalam aliansi tuntutan masyarakat buntu burake yang berlangsung di ruang kantor DPRD,senin(21/9/20 ada berapa point tuntutan aliansi masyarakat buntu burake,
Yang berisi sebagai berikut;
1.Pembagian hasil dari pengelolahan wisata religi buntu burake.
2.Pemetaan/pengukuran lahan kebun masyarakat di buntu burake sesuai surat kesepakatan pemda 14 september 2017.
3.Pengelolaan wisata religi buntu burake di serahkan kepada masyarakat kelurahan buntu burake(reformasi pengelolaan)
4.Pemberdayaan masyarakat di kelurahan buntu burake.

Dijelaskan juga oleh ketua aliansi bahwa kesepakatan jadi 2 poin  yang menjadi tuntutan masyarakat.

Mereka minta pemberdayaan masyarakat termasuk pembangunan kantor lurah yang terbengkalai selama bertahun-tahun dan transparansi oleh pemerintah terkait pendapatan penghasilan dari retribusi objek wisata religi Buntu Burake.

Apa yang disampaikan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah berbeda dengan apa yang di catat oleh masyarakat, misal lanjut ketua aliansi Dinas Pendpatan Daerah melaporkan bahwa setiap hari hanya dapat memungut 5jt padahal dari masyarakat yang juga berada ditempat mencatat mengatakan bahwa bisa mencapai 80 jt setiap harinya kalau objek lagi ramai bahkan kalau hari libur bisa mencapai 85 atau lebih setiap hari jelas ketua alians.

Dijelaskan juga oleh Kristian H.P Lambe bahwa Kami sudah sepakat di Komisi III untuk memanggil dinas terkait yaitu dinas pendapatan dan BPKB serta pariwisata untuk duduk bersama,  untuk mengkolaborasi data yang mereka punya dengan yang ada di masyarakat supaya ini dicocokkan di mana terjadi selisih yang begitu tajam supaya ada transparansi dan keterbukaan, mengenai pendapatan retribusi yang sebenarnya karena itu segera menyikapi ini.
Hal ini lanjut Kristian, sudah merupakan kerugian negara dan masyarakat sendiri sebagai pemilik lahan dan lokasi di sekitar kawasan.

Sekarang ini merupakan sudah menutup kalau dipaksakan pemerintah membuka maka akan terjadi Gejolak dan konflik yang  horizontal secara sosial sangat berbahaya bagi pemerintah daerah Apalagi kita sekarang pada masa-masa tahun politik dan kita akan menuju ke pesta demokrasi tidak boleh ada gejolak di masyarakat.

Untuk amannya sebaiknya pemerintah dan DPRD mendorong supaya objek wisata ini ditutup sementara sampai terjadi kesepakatan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Nanti kita akan mendorong karena saya juga ketua Badan pembentukan daerah Apakah kita dorong menjadi peraturan daerah Perda atau Peraturan Bupati supaya ada kekuatan hukum tetap dan kemudian yang masyarakat yang menerima itu harus mempunyai lembaga misalnya Yayasan jadi masyarakat harus membuat yayasan yang berdasarkan hukum dan HAM untuk mendapatkan hasil yang dijanjikan oleh pemerintah daerah untuk dikelola, jadi presentasinya akan dibicarakan oleh pengurus yayasan ini milik masyarakat secara keseluruhan.Kunci Kristian. (Asriani)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed