oleh

SKSG UI-Pemprov Sulsel Gelar FGD Dampak Penyebaran Covid-19

Lepongannews-Makassar, 29/9/2020. Pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan di segala sektor terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan kehidupan sosial bermasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Athor Subroto saat membuka Forum Grup Discussion (FGD) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, secara virtual, Selasa (29/9/2020).

Tanggapan dan solusi strategis merupakan langkah urgent untuk menghindari dampak yang lebih signifikan, Kebijakan pada skala nasional dan daerah yang komprehensif dan solid merupakan kunci dari solusi strategis yang efektif dan efisien pada masa krisis pandemik,” kata Athor lewat pada FGD virtual tersebut.

Ia menuturkan, ringkasan kebijakan (policy brief) tentang tanggapan krisis pandemi yang ada di Indonesia saat ini di dominasi pada skala nasional yang pada dasarnya didesain berdasarkan situasi dan kondisi Jakarta sebagai ibu kota.

“Kota metropolitan terbesar dan pusat penyebaran Covid 19 dengan angka korban tertinggi di Indonesia,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut dia, policy brief yang ada pada skala daerah sejatinya mengikuti policy brief dari pusat. Sebab itu, isu ini perlu diperhatikan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan keberagamannya dan permasalahan masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang perlu digariskan mempertimbangkan isu, potensial dan keadaan contextual masing-masing daerah.

Begitu juga policy brief Covid 19 ini, Pemerintah Provinsi dan Daerah perlu merumuskan policy brief berdasarkan konteks masing-masing kota ataupun daearah tersebut,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Athor menjelaskan pada bidang ekonomi, pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada usaha skala kecil menengah maupun skala besar. Sebab, sebagian besar kegiatan ekonomi harus terhenti kegiatannya sehubungan dengan adanya kebijakan PSBB.

“Perlu adanya policy brief yang membukan peluang berjalannya kegiatan ekonomi yang menyesuaikan penerapan kebijakan PSBB tersebut,” ujarnya.

Sedangkan, pada bidang sosial, ada konteks sosial unik yang terjadi di Indonesia. Misalnya, di beberapa daerah, skala terkecil sosial unit di kalangan masyarakat seperti RT, RW ataupun kampung mempunyai inisiasi untuk memberi tanggapan terhadap situasi krisis.

Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya ‘kampung tangguh’ yang mengutamakan nilai gotong royong dalam menerapkan kebijakan PSBB dan bahu membahu dalam menangani dampak pandemi covid 19,” tuturnya.

Ia menambahkan, hal itu merupakan salah satu kekuatan dari perspektif buttom up untuk membuat solusi strategis dapat lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Ketua Tim Riset Kajian Terkait Covid-19, Dr. Muhammad Syaroni Rofii, mengatakan bahwa FGD ini diharapkan bisa membantu pemerintah memetakan persoalan-persoalan di daerah. Sebab, daerah menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

“FGD yang didanai oleh Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan pada 29-30 September yang menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur NTB serta akan diikuti oleh pemprov dari wilayah Sumatra dan Jawa.Pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan di segala sektor terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan kehidupan sosial bermasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Athor Subroto saat membuka Forum Grup Discussion (FGD) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, secara virtual, Selasa (29/9/2020).

Tanggapan dan solusi strategis merupakan langkah urgent untuk menghindari dampak yang lebih signifikan, Kebijakan pada skala nasional dan daerah yang komprehensif dan solid merupakan kunci dari solusi strategis yang efektif dan efisien pada masa krisis pandemik,” kata Athor lewat pada FGD virtual tersebut.

Ia menuturkan, ringkasan kebijakan (policy brief) tentang tanggapan krisis pandemi yang ada di Indonesia saat ini di dominasi pada skala nasional yang pada dasarnya didesain berdasarkan situasi dan kondisi Jakarta sebagai ibu kota.

“Kota metropolitan terbesar dan pusat penyebaran Covid 19 dengan angka korban tertinggi di Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut dia, policy brief yang ada pada skala daerah sejatinya mengikuti policy brief dari pusat. Sebab itu, isu ini perlu diperhatikan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan keberagamannya dan permasalahan masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang perlu digariskan mempertimbangkan isu, potensial dan keadaan contextual masing-masing daerah.

“Begitu juga policy brief Covid 19 ini, Pemerintah Provinsi dan Daerah perlu merumuskan policy brief berdasarkan konteks masing-masing kota ataupun daearah tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Athor menjelaskan pada bidang ekonomi, pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada usaha skala kecil menengah maupun skala besar. Sebab, sebagian besar kegiatan ekonomi harus terhenti kegiatannya sehubungan dengan adanya kebijakan PSBB.

“Perlu adanya policy brief yang membukan peluang berjalannya kegiatan ekonomi yang menyesuaikan penerapan kebijakan PSBB tersebut,” ujarnya.
Sedangkan, pada bidang sosial, ada konteks sosial unik yang terjadi di Indonesia. Misalnya, di beberapa daerah, skala terkecil sosial unit di kalangan masyarakat seperti RT, RW ataupun kampung mempunyai inisiasi untuk memberi tanggapan terhadap situasi krisis.

Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya ‘kampung tangguh’ yang mengutamakan nilai gotong royong dalam menerapkan kebijakan PSBB dan bahu membahu dalam menangani dampak pandemi covid 19,” tuturnya.

 

Ia menambahkan, hal itu merupakan salah satu kekuatan dari perspektif buttom up untuk membuat solusi strategis dapat lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, Ketua Tim Riset Kajian Terkait Covid-19, Dr. Muhammad Syaroni Rofii, mengatakan bahwa FGD ini diharapkan bisa membantu pemerintah memetakan persoalan-persoalan di daerah. Sebab, daerah menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

“FGD yang didanai oleh Hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan pada 29-30 September yang menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur NTB serta akan diikuti oleh pemprov dari wilayah Sumatra dan Jawa.(Asriani)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed